Belitung | Detak Media.com
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penempatan anggota POLRI pada jabatan sipil dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan netralitas dan profesionalitas institusi kepolisian. (19/11/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Nazliansyah, S.Kep.Ns., MNS, Dosen poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Prodi d3 Keperawatan Belitung, yang menilai bahwa putusan MK ini menegaskan kembali batasan fungsi antara peran keamanan POLRI dan ranah administratif sipil.
Menurutnya MK secara eksplisit ingin mengembalikan orientasi POLRI pada fungsi pokoknya, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas publik dari berbagai bentuk ancaman.
Harus ada batasan tegas antara fungsi keamanan dan fungsi administratif sipil. Putusan MK ini sebenarnya ingin mengembalikan POLRI pada rel netralitas serta meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas,” ujar Nazliansyah.
Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut bukanlah ruang bagi institusi POLRI untuk memperluas pengaruhnya melalui jabatan-jabatan sipil, melainkan mekanisme untuk memastikan penugasan yang dilakukan benar-benar sesuai kebutuhan instansi sipil terkait.
Nasliansyah menegaskan bahwa penempatan anggota POLRI ke lembaga sipil harus dilakukan secara selektif, berdasarkan kebutuhan fungsional serta kesesuaian kompetensi.
Penugasan harus berbasis kebutuhan institusi sipil, bukan ekspansi institusi POLRI. Jika ada anggota yang ditempatkan di luar, harus berada pada posisi yang benar-benar membutuhkan dan yang sesuai dengan kompetensi mereka,” tegasnya.
Ia menilai bahwa masih ada beberapa lembaga yang relevan bagi penugasan anggota POLRI, terutama yang memerlukan keahlian khusus di bidang hukum, keamanan, atau penanganan ancaman strategis. Contohnya:
– Kementerian Hukum dan HAM,Badan Narkotika Nasional (BNN),
– Kejaksaan, atau lembaga lain yang berhubungan dengan perlindungan HAM serta keselamatan publik.
Menurutnya, penempatan di lembaga-lembaga tersebut tetap berada dalam koridor profesionalitas, karena menyentuh aspek penegakan hukum, keamanan, dan perlindungan masyarakat. (Tomy)
