Belitung Timur | Detak Media.com
Kasus meninggalnya seorang bayi yang diduga terlambat mendapatkan rujukan medis terus menuai sorotan publik di Kabupaten Belitung Timur. Peristiwa ini memicu kemarahan Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, yang secara terbuka menegur dan mencopot Kepala Puskesmas Gantung. Namun, langkah cepat tersebut justru memunculkan pertanyaan serius dari berbagai pihak, termasuk LSM FAKTA.
Di media sosial, anggota DPRD Belitung Timur, Oscar Habib, mengungkapkan mekanisme rujukan yang dinilai berbelit. Ia menyebutkan bahwa setiap puskesmas yang hendak merujuk pasien wajib terlebih dahulu menghubungi IGD RSUD untuk meminta persetujuan dokter jaga.
Oscar Habib juga menyatakan dukungannya terhadap langkah Bupati membentuk Tim Investigasi guna mengusut tuntas kasus meninggalnya bayi tersebut. Menurutnya, investigasi menyeluruh penting untuk mengetahui apakah keterlambatan rujukan murni kesalahan puskesmas atau justru merupakan kegagalan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
Namun, di tengah dukungan tersebut, suara keprihatinan juga datang dari masyarakat. Seorang warga Manggar menilai bahwa pencopotan Kepala Puskesmas secara terbuka dan disiarkan melalui media sosial berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Kekhawatiran serupa disampaikan LSM FAKTA. Ketua LSM FAKTA, Ade Kelana, menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada satu pihak saja.
LSM FAKTA menilai, Bupati sebagai kepala daerah harus bersikap arif dan bijaksana dengan menunggu hasil resmi Tim Investigasi sebelum mengambil keputusan final. Langkah tergesa-gesa, apalagi disertai vonis publik, dikhawatirkan justru mencederai prinsip keadilan dan profesionalisme pelayanan kesehatan.
Meski demikian, LSM FAKTA juga menekankan bahwa evaluasi menyeluruh tidak boleh mengaburkan fakta paling mendasar: keselamatan pasien, terlebih bayi, adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun.
Kini, publik menunggu hasil kerja Tim Investigasi yang diharapkan mampu mengungkap secara objektif apakah tragedi ini disebabkan oleh kelalaian individu, lemahnya koordinasi rujukan, atau kegagalan sistem layanan kesehatan daerah secara keseluruhan. (Tomy)
