Belitung Timur | Detak Media.com
lsm fakta menyampaikan sikap resmi atas pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Pilot Project Digitalisasi Perlindungan Sosial” yang diselenggarakan di Kabupaten Belitung Timur.
Setelah mengikuti seluruh rangkaian acara, kami menilai bahwa kegiatan tersebut belum memenuhi standar sebuah sosialisasi yang efektif dan substantif, meskipun dihadiri langsung pejabat kementerian, pemerintah provinsi, dan Pemda Beltim.
• Acara Kurang Bermakna, Tidak Memberikan Kepastian kepada Publik
Acara ini gagal memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, perangkat daerah, dan para pendamping sosial.
Penyampaian materi dilakukan secara satu arah, tidak membuka ruang dialog, serta tidak memuat penjelasan teknis yang seharusnya menjadi inti dari sosialisasi.
• Tidak Dijelaskan Kesiapan Beltim Sebagai Pilot Project
Sebagai daerah yang ditunjuk menjadi pilot project nasional, tidak ada informasi konkret mengenai:
kesiapan petugas lapangan,
ketersediaan perangkat digital,
kesiapan infrastruktur internet,
tata kelola verifikasi dan validasi data,
simulasi operasional di tingkat desa,
serta SOP penanganan masalah di lapangan.
Ketiadaan penjelasan ini menciptakan keraguan besar terkait keseriusan dan kesiapan Beltim melaksanakan proyek ini.
• Perbandingan dengan Daerah Pilot Project Lain
LSM FAKTA mencatat bahwa daerah lain yang juga ditunjuk sebagai pilot project telah:
membentuk tim teknis sejak awal.
menyelesaikan pengecekan perangkat dan infrastruktur,
menyiapkan SOP dan panduan lapangan,
serta melakukan uji coba sistem sebelum sosialisasi.
Perbedaan kesiapan yang sangat mencolok ini menunjukkan bahwa Beltim berpotensi tertinggal sejak awal pelaksanaan.
• Risiko Jika Program Dipaksakan
Program digitalisasi perlindungan sosial menyangkut data sensitif dan layanan dasar bagi masyarakat miskin.
Pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak terukur. Jika program ini dipaksakan tanpa kesiapan teknis:
data bisa tidak valid,
layanan bansos bisa terhambat,
beban kerja TKSK dan perangkat desa meningkat,
masyarakat justru dirugikan.
• Tuntutan LSM FAKTA
LSM FAKTA menuntut pemerintah pusat, Pemprov Babel, dan Pemda Beltim untuk:
Mengumumkan roadmap dan rencana kerja resmi terkait pilot project ini secara terbuka.
Menunjukkan bukti kesiapan teknis di lapangan, termasuk perangkat, jaringan, dan SDM.
Melibatkan masyarakat sipil, termasuk LSM dan tokoh masyarakat, dalam setiap tahap evaluasi.
Menjamin bahwa Beltim tidak dijadikan kelinci percobaan proyek yang belum matang.
Melaksanakan sosialisasi ulang yang interaktif, terbuka, dan menyertakan uji coba nyata di lapangan.
• Komitmen LSM FAKTA
LSM FAKTA menegaskan bahwa kami akan terus mengawal pelaksanaan program ini agar transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat, serta tidak berubah menjadi sekadar agenda seremonial yang minim manfaat.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah perbaikan nyata dari pemerintah, LSM FAKTA akan menyampaikan laporan evaluasi publik dan rekomendasi kebijakan yang lebih keras, demi memastikan program ini berjalan dengan benar. (Tomy)
