Belitung Timur | Detak Media.com

Janji penciptaan 10.000 lapangan kerja yang disampaikan Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten alias Afa saat kampanye kembali jadi sorotan warga, terutama masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari pertambangan rakyat.

Janji itu memang pernah disampaikan Afa. Dalam wawancara usai paripurna DPRD Beltim pada 10 Februari 2025, ia menyebut investor meminta kesiapan 77.000 tenaga kerja, dan ia menjanjikan dalam visi-misinya 10.000 tenaga kerja.

Sejumlah warga menilai, hingga memasuki hampir 2 tahun masa jabatan periode 2025-2030, janji tersebut belum terasa hasilnya. Di sisi lain, warga pesisir merasa ruang mereka untuk menambang semakin sempit karena kebijakan zero tambang laut.

Mau kerja di mana kalau janji 10 ribu itu belum ada, menambang di pantai malah dilarang?” ujar salah seorang warga pesisir yang meminta namanya tidak disebutkan. Pernyataan ini merupakan keluhan warga, bukan kesimpulan resmi soal kinerja pemerintah.

Konteks yang perlu dicatat:

Program 10.000 lapangan kerja masih diklaim berjalan. Pada 1 November 2026, PT Vaname Inti Perkasa disebut akan menyerap hingga 400 tenaga kerja lokal dan dikaitkan sebagai dukungan terhadap program prioritas Bupati Beltim yakni penciptaan 10.000 lapangan kerja.

Zero tambang laut bukan kebijakan baru Afa. Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K menetapkan Belitung Timur sebagai wilayah zero tambang laut hingga 2040. Bupati Kamarudin Muten sendiri menyatakan komitmen untuk zero tambang laut, dan meminta kepala desa dan aparat ikut mengontrol wilayahnya.

Bupati pernah menyatakan tidak akan melarang semua penambang. Dalam audiensi dengan penambang rakyat pada 1 September 2025, Kamarudin Muten mengatakan ia tidak mungkin menangkap atau melarang semua penambang karena mereka butuh hidup, namun meminta penambang tidak melanggar hukum, dan berjanji akan ada pendampingan dari Forkopimda untuk menyelesaikan persoalan IPR.

Warga pesisir dan penambang rakyat sendiri sebelumnya juga mengeluhkan sulitnya mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR), karena prosesnya disebut macet di dokumen lingkungan di tingkat provinsi 6999.

Sementara itu, enam desa pesisir — Selinsing, Gantung, Padang, Baru, Lalang, dan Buku Limau — justru mendatangi DPRD Beltim untuk mempertahankan status zero tambang laut, karena khawatir tambang merusak ruang tangkap nelayan dan pariwisata. 0061

Artinya, di Beltim ada dua suara yang sama-sama dari masyarakat pesisir: satu kelompok menuntut pekerjaan dan kemudahan menambang rakyat, kelompok lain menuntut laut tetap bebas tambang demi nelayan dan pariwisata.

Hingga berita ini dibuat, belum ada data resmi yang membuktikan janji 10.000 lapangan kerja sudah tercapai atau gagal total, karena masa jabatan Bupati baru berjalan dan programnya masih diklaim berjalan bertahap. (Tomy)

Loading

By Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *