Tanah Datar | Detak Media.com
Disinyalir sebanyak 6 (enam) paket proyek irigasi Pada Bid.PSDA Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2024 berpotensi dengan penyalahgunaan wewenang dari oknum PPK dan Kepala Bidang terkait dalam hal prosesi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik catalog (e-catalogue).
Paket ini sebanyak 6 paket dengan sumber dana DAK 2024 pada Bidang PSDA Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar, secara komulatif kontrak keseluruhan capai angka 8 milyar rupiah.
Diketahui proses pengadaan secara e_catalogue tersebut berpotensi adanya unsur kolusi dan menguntungkan pribadi serta golongan tertentu, selain adanya dugaan terhadap pelanggaran UU keterbukaan informasi publik karena proses pengadaannya hanya silent dalam hal penawaran dan nilai pagu dana.
Juga terindikasi terhadap pelanggaran UU monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta juga berpotensi terhadap pelanggaran UU tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sampai saat ini berapa pagu dana terhadap masing-masing paket tidak diketahui secara umum, karena yang mengetahui adalah jajaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama calon rekanan pemenang.
Pantauan detakmedia Kamis (19/6) di lingkungan dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar tidak banyak yang mengetahui tentang pagu dana dari 6 paket tersebut, namun sejumlah rekanan yang ditemui detakmedia.com mengetahui tentang siapa rekanan pelaksan dari enam paket yang dimaksud.
Disinyalir dari enam paket tersebut, semua rekanan pelaksana pekerjaan sebagai rekanan pemenang hanya turun tawaran (e-catalogue) pada batas range 3 persen sampai 5 persen.
Dikonfirmasi media ini, Sabtu (21/6) dengan PPK Dana DAK paket irigasi pada Bidang PSDA dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar Jon Kanedy via chat WhatsApp dan juga dihubungi melalui selular-nya pukul 21.16 Wib, berdering namun tidak di angkat, saat berita ini tayang, belum ada jawaban dari JK sapaan akrab Jon Kanedy yang saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pada PSDA Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar.
Berselang beberapa menit akhirnya JK selaku PPK menjawab, bahwa pihaknya tidak bisa menjelaskan secara detail malam ini, karena pihaknya sedang berada di luar kabupaten Tanah Datar.
“secara detail tidak bisa menjelaskan malam ini, karena ini terkait data, saya saat ini sedang berada di Padang”, ulas Jon Kanedy dibalik Ponselnya.
Berdasarkan pantauan media ini pada sejumlah lokasi proyek DAK 2024 tersebut terlihat hasil pekerjaan yang tidak maksimal dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Menurut hemat jurnalis Media Detakmedia.com, bahwa enam paket yang dimaksud berpeluang untuk di pulbaket dan di lidik oleh aparat penegak hukum baik Kejari Tanah Datar maupun dari institusi polri dari polres Tanah Datar pada Unit Tindak Pidana Korupsi. (Roni Leriang)
