Belitung Timur | Detak Media.com
Sebanyak 25 kepala daerah terpilih, termasuk Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten, mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan II Tahun 2025 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia. Program ini bertujuan memperkuat wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, serta kemampuan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas.
Kegiatan KPPD Angkatan II resmi dimulai pada 4 November 2025 dan akan berlangsung hingga 18 November 2025, dengan pelaksanaan terbagi ke dalam tiga tahap.
Tahap pertama digelar di Lemhannas RI, Jakarta, pada 4–8 November 2025, berfokus pada pembekalan mengenai nilai-nilai kebangsaan, wawasan nusantara, serta penguatan karakter kepemimpinan kepala daerah.
Tahap kedua dilaksanakan di Singapura pada 9–16 November 2025, bekerja sama dengan The Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) – National University of Singapore (NUS). Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan sesi pembelajaran bersama para profesor dan tenaga ahli, serta melakukan kunjungan lapangan ke berbagai lembaga strategis di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi umum, pengelolaan sampah, dan pengembangan sekolah berkonsep pembangunan berkelanjutan.
Adapun tahap ketiga, yang juga menjadi penutupan, dijadwalkan berlangsung di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri) pada 17–18 November 2025. Pada sesi ini, peserta akan mempresentasikan hasil pembelajaran dan rencana penerapan strategis di daerah masing-masing.
Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa KPPD menjadi wadah penting bagi kepala daerah untuk memperdalam pemahaman holistik tentang tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan publik.
Kursus ini bagian dari peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala daerah agar mereka memiliki pemahaman yang utuh, holistik, dan integral terkait empat konsensus kebangsaan, wawasan nusantara, kepemimpinan, dan komunikasi,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para kepala daerah dapat memperkuat sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dengan praktik tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, serta mampu membawa perubahan positif di daerah masing-masing. (Tomy)
