Kota Bogor, Detak Media.com
Dengan ditutupnya masa sidang ketiga, tahun sidang 2022. DPRD Kota Bogor menggelar “coffee talk” dengan insan pers se-Kota Bogor. Acara ngopi bareng wartawan tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, Ketua Komisi II, Edy Darmawansyah, Anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, Rabu (14/9).
Acara bincang santai sembari ngopi ini digelar di Cafe Koloni yang berada di sekitaran Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat. Giat ini diharapkan dapat membangun komunikasi dan tali silaturrahim yang erat antara anggota dewan dengan insan pers di Kota Bogor.
Dalam kesempatan tersebut, Atang mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bogor menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari seluruh jurnalis yang telah menginformasikan berbagai program maupun kegiatan DPRD Kota Bogor, sekaligus program-program pembangunan di Kota Bogor.
“Terima kasih kepada seluruh sahabat baik dari media online, media cetak, maupun media elektronik yang telah membantu menyampaikan informasi program, kegiatan, dan kinerja DPRD Kota Bogor kepada publik, termasuk program-program pembangunan untuk masyarakat Kota Bogor, sehingga warga bisa mengakses program-program tersebut”, jelas Atang.
Dalam kesempatan tersebut, Atang juga menjelaskan beberapa fokus kerja DPRD Kota Bogor di tahun 2022 ini. Dirinya menyebutkan bahwa sampai Agustus, DPRD telah menetapkan enam Peraturan Daerah (Perda). Dari fungsi penganggaran, DPRD Kota Bogor memastikan adanya kenaikan anggaran lebih kurang sebanyak Rp500 miliar pada Perubahan APBD 2022 dan APBD 2023.
“Alhamdulillah pendapatan kita naik hampir setengah miliar, baik dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer daerah. Apresiasi untuk Pemkot atas kenaikan PAD, meskipun tetap harus ada upaya yang lebih inovatif untuk beberapa pos PAD yang masih bisa digenjot kenaikannya. Semoga perekonomian yang sudah kembali normal ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat”, jelas Atang.
Untuk perubahan APBD 2022 sendiri, DPRD bersama Pemkot akan melakukan finalisasi raperda hingga akhir September 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Atang menyebutkan bahwa DPRD akan mendorong kenaikan pendapatan bisa diarahkan untuk belanja yang urgent dan bermanfaat langsung kepada masyarakat.
“Hari ini warga menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga BBM. Kami minta agar postur perubahan APBD 2022 dapat mengantisipasi masalah tersebut. Baik dalam hal penganggaran yang fokus pada masyarakat menengah bawah, maupun realisasi program yang perlu menyerap produk lokal maupun tenaga kerja lokal”, tegas Atang.
Dalam suasana santai ngopi bareng dengan selera jenis kopi yang berbeda-beda tersebut, para Ketua Komisi juga ditanya tentang sejauh mana fokus kinerja masing-masing Komisi dan pengawasan yang telah dilakukan selama ini.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Edy Darmawansyah menjelaskan bahwa selama tahun 2022 ini, selain masalah perekonomian dan stimulus peningkatan PAD, Komisi II banyak melakukan pengawasan terhadap permasalahan PKL.
“Selain masalah perekonomian dan PAD, Komisi II banyak melakukan mediasi permasalahan PKL. Mulai dari penataan PKL Pasar Kebon Kembang hingga aduan permasalahan PKL eks presiden teater, SMPN 19, Cifor, dan lain-lain. Kedepannya untuk penertiban PKL yang sangat banyak jumlahnya di Kota Bogor bisa terlaksana dengan kondusif. Kami juga mendorong disiapkan sentra PKL di masing-masing kecamatan. Sehingga ada win-win solution, kota bisa tertib, di lain pihak pendapatan masyarakat (PKL) tidak terganggu”, jelas Edy.
Pembangunan Infrastruktur Publik
Untuk masalah infrastruktur, Komisi II DPRD fokus mengawasi pembangunan proyek-proyek yang ada di Kota Bogor. Seperti, Masjid Agung, Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Bogor Utara dan Bogor Selatan, Perpusatakaan Daerah, dan RSUD Kota Bogor.
Anggota Komisi III, Zaenul Mutaqin mengatakan berdasarkan hasil sidak Komisi III, terdapat beberapa catatan untuk pembangunan mega proyek di Kota Bogor. Pertama, adalah perlu adanya penambahan jumlah pekerja untuk mempercepat proses pengerjaan.
Kedua, kualitas pengerjaan perlu menjadi perhatian oleh konsultan proyek yang ada. Agar, tidak ada kasus buruknya kualitas pengerjaan dan tidak sesuainya material yang digunakan. Kedua hal tersebut penting diperhatikan mengingat kondisi cuaca di Kota Bogor yang diguyur hujan hampir setiap hari, berdampak kepada terhambatnya proses pengerjaan maupun hasil kualitas proyek.
“Terakhir, kami juga meminta agar dinas-dinas bisa menjaga proses pengerjaan agar sesuai dengan batas waktu dan tidak mengalami keterlambatan,” ujar pria yang akrab ZM.
Pendidikan, Kesehatan, Masalah Sosial
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor fokus pada 3 masalah mendasar yang sangat berkaitan dengan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketua Komisi IV DPRD, Karnain Asyhar mengungkapkan bahwa DPRD mendorong penyetaraan insentif nakes dengan ASN di dinas lain. Khusus untuk masalah BPJS, DPRD mendorong lebih banyak warga yang tercover oleh bantuan pemerintah.
“Jika melihat visi dan misi dalam RPJMD, termaktub Misi Bogor Sehat, maka peran dan posisi nakes harus dihargai dengan memberikan insentif yang sepadan dengan kinerja dan pengorbanannya. Jangan sampai lebih kecil dari ASN di instansi lain. Kedua, masyarakat tidak mampu harus semakin banyak yang dicover melalui BPJS PBI, sehingga akses warga terhadap pelayanan kesehatan semakin besar,” ujar Karnain.
Isu penanganan fasilitas kesehatan untuk rakyat miskin juga dinilai masih kurang. Karnain menyebut persoalan ini masih berkutat pada tidak terintegrasinya data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.
“Kita mendorong agar Disdukcapil ini bisa membangun bank data yang lebih komprehensif untuk menetapkan kelompok masyarakat miskin yang nantinya bisa digunakan oleh Dinsos dan BPJS Kesehatan,” jelas Karnain.
Terakhir, untuk masalah pendidikan, Komisi IV menyoroti tentang belum meratanya sekolah dan belum banyaknya lulusan SMK yang terserap di dunia kerja.
“Hasil evaluasi PPDB perlu ditindaklanjuti dengan renstra pembangunan SMPN di wilayah-wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri. Di sisi lain, dalam serapan kerja, lulusan SMK di Kota Bogor terbilang masih sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, padahal seharusnya pihak Dinas Tenga Kerja (Disnaker) Kota Bogor bisa menyalurkan para lulusan SMK ini ke instansi yang ada”, pungkas Karnain.
Bogor Siaga Bencana
Di akhir bincang santai tersebut, rekan-rekan wartawan menanyakan langkah-langkah apa yang penting dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota di akhir 2023.
“DPRD Kota Bogor mendorong agar Pemkot Bogor untuk menyelesaikan program yang sudah tertuang didalam RPJMD. Mungkin akan ada beberapa target yang tidak terpenuhi, namun harus disisir target dan rencana strategis yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat”, jelas Atang.
Alumni IPB ini juga mendorong agar Pemerintah siaga terhadap bencana di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Untuk itu, DPRD mendorong agar penganggaran BTT bisa dinaikkan sekaligus dipermudah proses pencairannya.
“DPRD saat ini tengah fokus mengawasi penanganan bencana di Kota Bogor. Kami sudah meminta data lengkap dari Pemkot Bogor terkait peta wilayah yang terdampak bencana dan sekaligus wilayah rawan bencana. Anggaran BTT harus memadai untuk antisipasi menyelesaikan dampak bencana. Birokrasi panjang penanganan dampak bencana harus dipotong”, jelas Atang.
Potensi bencana di Kota Bogor memang cukup besar akhir-akhir ini. Saat masa reses sidang kesatu ini, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy mengungkapkan bahwa banyak warga yang mengeluhkan dan menyampaikan aspirasinya terkait penanganan bencana dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Rusli memberikan contoh, saat sidak di lokasi longsor di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Bogor.
“Daerah rawan bencana ini akan menjadi fokus pengawasan kami agar bisa segera ditangani. Kami akan koordinasikan dengan BPBD dan instansi terkait untuk tindak lanjutnya. Jika wilayah tersebit masuk dalam kewenangan Propinsi, kami juga akan tindaklanjuti koordinasi dengan Propinsi. Kita berharap bahwa warga yang terdampak bisa segera mendapatkan penanganan. Lokasi rawan bencana bisa segera diperbaiki,” pungkasnya. (Ika Dewi)
