Belitung Timur | Detak Media.com
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur (Beltim) Bayu Priyambodo mengatakan “sosialisasi keamanan siber untuk mendukung pemerintahan dan ekonomi digital sangat penting dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran selaku penyelenggara negara akan pentingnya keamanan informasi khususnya di lembaga pemerintahan, di Kabupaten Beltim.”
Hal itu disampaikan Bayu Priyambodo saat memberikan sambutan dalam sosialisasi keamanan siber untuk mendukung pemerintahan dan ekonomi digital yang dihadiri Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI di Auditorium Zahari Mz, Manggar, Kamis (31/10).
Dalam sosialisasi keamanan siber, Bayu Priyambodo mengapresiasi kunjungan Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, Badan Siber dan Sandi Negara di Kabupaten Beltim yang memberi paparannya terkait keamanan siber di Kabupaten Beltim.
“Selamat datang Slamet Aji Pamungkas selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian, BSSN RI di Kabupaten Beltim, yang berkenan hadir menjadi narasumber. Terimakasih atas kerjasama yang selama ini terjalin dengan Badan Siber dan Sandi Negara khususnya terkait keamanan informasi di lingkungan Pemkab Beltim,” kata Bayu Priyambodo.
Bayu mengungkapkan ancaman siber dewasa ini berkembang terus pada sektor-sektor vital atau sektor kritis sehingga pemahaman tentang cara melindungi diri dari ancaman siber sangat penting dilakukan sebagai tindakan pencegahan terutama menyangkut keamanan data dan informasi yang dimiliki.
Salah satu tantangan baru yang paling signifikan adalah ancaman terhadap keamanan data dan informasi yang kita miliki. Berbagai ancaman terhadap keamanan informasi antara lain: malware, ransomware, phishing, Man-in-the-Middle (MITM) attacks, Denial of Service (DoS), insider threats, social engineering, dan carding,” ungkap Bayu.
Ancaman ini, ujar Bayu, sungguh sangat nyata dan telah menjadi isu nasional sejak didengar dan lihat di berbagai media, dimana terjadi insiden keamanan informasi di tingkat nasional yang menyerang Pusat Data Nasional sehingga menyebabkan beberapa layanan pemerintahan terganggu secara masif.
Untuk itu dibutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat keamanan dan ketahanan siber sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Selain itu, Bayu Priyambodo mengungkapkan manfaat sosialisasi keamanan siber untuk mendukung pemerintahan dan ekonomi digital digelar untuk meningkatkan kesadaran individu dan organisasi dalam melindungi data pribadi dan informasi sensitif dari serangan siber. Lalu, mengurangi kemungkinan terjadinya insiden keamanan yang dapat merugikan individu maupun organisasi, seperti pencurian identitas dan kerugian finansial.
Kemudian, membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah selaku penyedia layanan digital, karena adanya jaminan bahwa keamanan menjadi prioritas serta meningkatkan pemahaman tentang keamanan siber, termasuk cara menggunakan perangkat dan aplikasi secara aman.
Dalam kesempatan itu, Bayu Priyambodo menyampaikan terkait capaian penyelenggaraan pemerintahan digital dan keamanan siber di Beltim.
“Capaian Indeks SPBE menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan. Sejak awalnya pada tahun 2021, Indeks SPBE kita baru mencapai angka 2,1 dengan kategori cukup, lalu sepanjang 3 tahun setelahnya terjadi lompatan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2022 naik menjadi 2,7 dengan kategori baik, lalu di 2023 naik lagi menjadi 3,56 dengan kategori sangat baik, dan alhamdulillah di tahun 2024 ini berdasarkan hasil assessment sementara yang dilakukan oleh Asesor Independen yang ditunjuk oleh Kemenkominfo yang sekarang telah berubah nomenklatur menjadi Kemenkomdig, kita akan mencapai nilai indeks sekitar 4,2 sampai 4,3 dengan kategori Memuaskan,” ungkap Bayu.
Menurutnya, hal ini bukti hasil kerja kolektif bersama sebagai dukungan dari OPD yang telah melakukan transformasi layanan publiknya menjadi digital.
“Kami DiskominfoSP Beltim tidak bisa berdiri sendiri, terlebih pula kesadaran akan pentingnya keamanan siber perlu kita mulai dari seluruh jajaran pimpinan di Kabupaten Belitung Timur,” harapnya.
Berbagai pencapaian juga diraih oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Beltim Kabupaten Beltim dibawah kepemimpinan Bayu Priyambodo selaku Kepala Diskominfo SP terkait Indeks Keamanan Infomasi atau disingkat dengan Indeks KAMI.
“Nilai Indeks KAMI Belitung Timur pada Tahun 2024 ini yaitu 551 dari maksimum nilai sebesar 645 dengan kategori cukup baik. Indeks ini menunjukkan tingkat kesiapan kita dalam penerapan ISO/IEC 27001 yang merupakan standar keamanan yang berlaku secara internasional,” ungkap Bayu.
Capaian Indeks KAMI ini telah diverifikasi oleh Tim dari BSSN, sehingga pada Tanggal 8 Agustus 2024 lalu, Pemkab Beltim melalui DiskominfoSP Belitung Timur telah menerima sertifikat atas capaian ini dari Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia.
Terkait hal itu, pihak Diskominfo SP Beltim berupaya untuk mendorong kinerja pemerintahan digital dan keamanan siber ini menjadi lebih baik lagi ke depannya.
“Agar penyelenggaraan layanan keamanan informasi bisa semakin lebih baik lagi, kami mengupayakan penataan kelembagaan khususnya terkait dengan penyelenggaraan keamanan informasi untuk melakukan pemecahan bidang di DiskominfoSP Belitung Timur,” ujar Bayu.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah, DiskominfoSP Belitung Timur adalah Dinas dengan Tipe A sehingga memungkinkan bagi DiskominfoSP Belitung Timur untuk memiliki 4 unit kerja bidang setingkat eselon III.
“Adapun pertimbangan rasional terhadap pemecahan ini yang paling vital yaitu karena kita perlu mengurus secara serius persoalan keamanan siber ini,” ungkap Bayu.
Dipaparkan Bayu, bila dicermati dari perkembangan aturan, dan melihat semakin tingginya kompleksitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, sudah selayaknya Bidang Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik atau KIPS pada Diskominfo SP Beltim dapat dipecah, agar penyelenggaraan Bidang Urusan Statistik menjadi 1 unit kerja bidang sendiri, dan penyelenggaraan Bidang Urusan Keamanan Informasi dan Persandian juga menjadi 1 unit kerja bidang sendiri. Dengan demikian kita bisa fokus untuk menghadapi tantangan keamanan informasi termasuk tata kelola pemerintahan daerah menuju era digital ke depannya. (Tomy)
