Belitung Timur | Detak Media.com
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama Antar Daerah. Kerjasama ini untuk menciptakan sistem logistik pangan yang lebih efisien, yang pada akhirnya akan menekan angka inflasi terutama di Kabupaten Beltim.
Penadatanganan dilakukan oleh Bupati Beltim, Kamarudin Muten bersama pimpinan daerah ataupun perwakilan yang hadir dalam High Level Meeting (HLM), Capacity Building, Penandatanganan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan FGD Business Matching.
Acara diinisiasi Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah dan Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan berlangsung di Meeting Hall Hotel Sheraton Belitung, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Senin (3/11/25).
Kabupaten Beltim menandatangani empat kerja sama antar daerah, yaitu dengan: Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Ditambah lagi satu kerja sama antar pelaku usaha, yang ada di Kabupaten Beltim dengan Bogor.
Harapan kami, kerja sama dapat membuka arus perdagangan dari luar daerah ke Kabupaten Beltim dan sebaliknya. Tujuannya agar perekonomian daerah kita dapat berkembang dua arah dan saling menguatkan,” kata Kamarudin.
Menurut Kamarudin, sekitar 80 persen kebutuhan bahan pokok masyarakat Beltim masih dipasok dari luar Pulau Belitung. Kondisi ini tentu menjadikan Kabupaten Beltim sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan.
Oleh karena itu, kerja sama antar daerah menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan pangan strategis di pasar,” ujar Kamarudin.
Kamarudin menambahkan kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan empat hal utama. Baik untuk memperkuat pasokan dan produksi pangan lokal. serta menjalin sinergi antar daerah dalam rantai pasokan dan distribusi barang.
Selain itu pula untuk menguatkan kelembagaan ekonomi masyarakat. Ditambah, untuk mendorong efisiensi dan kemandirian fiskal daerah.
Untuk itu mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah nyata memperkuat kolaborasi antar daerah dan dunia usaha, menumbuhkan kemandirian ekonomi, dan memastikan stabilitas harga demi kesejahteraan bersama,” ajak Kamarudin.
BI Perwakilan Babel Ajak Daerah Sama-sama Kendalikan Inflasi
Sementara itu, Deputi Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bangka-Belitung, Romy Sariu Tamawiwy melalui Deputi Kepala Perwakilan BI Kepulauan Babel, Farid Tamsil mengatakan kegiatan penandatanganan Kerjasama Antar Daerah ini merupakan salah satu agenda penting. Kerjasama akan menjadi tonggak baru dalam upaya memperkuat rantai pasok pangan di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Kolaborasi antara Belitung Timur dengan Kabupaten Bekasi, Bogor, Bangka Barat, dan Bangka Selatan diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem logistik pangan yang lebih efisien. Termasuk pula, melalui model B2B pengadaan daging sapi beku sebagai langkah konkret menjaga stabilitas pasokan dan harga,” kata Farid.
BI Perwakilan Babel juga mengajak untuk memperkuat komitmen bersama, menginisiasi program unggulan yang inovatif, dan menciptakan peluang-peluang yang berkelanjutan. Di mana tujuan akhirnya, mencapai inflasi Provinsi Kepulauan Babel kembali ke dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.
Kami mewakili Bank Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada TPID Kabupaten Beltim dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas dukungan serta kerja keras anggota TPID Kabupaten Beltim yang konsisten dalam menjaga inflasi pada level yang rendah dan stabil,” ucap Farid.
Acara turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Selatan Debby Vita Dewi, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ahmad Yani, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, Mely Kamelia, Kepala Bidang Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Wahyudi Harto, Dandim 0414 Belitung Letkol. Inf. Teguh Adie Setiawan serta pimpinan OPD di Pemkab Beltim.
Pada sesi Capacity Building TPID turut menghadirkan Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Sri Purwanti dan Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Santi Laria. (Tomy)
