Belitung Timur | Detak Media.com
Seluruh program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur (Beltim) ‘ Beltim Nyaman’ terakomodir dalam Rancangan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Dalam waktu dekat, Rancangan RPJMD ini akan dibawa ke DPRD Beltim untuk disahkan menjadi Paraturan Daerah.
Sebanyak 11 program prioritas itu terdiri dari Jaminan Penunggakan dan Pembayaran BPJS, Bantuan Kebutuhan Hidup, Insentif Umroh, Bantuan Tunai Majelis Taklim, 1.000 Beasiswa S1, Renovasi 1.000 Rumah, 10.000 Lapangan Kerja, Bantuan Modal untuk UMKM, Bantuan Bibit Sawit dan Pupuk, Bantuan bagi Nelayan serta Bantuan alat sekolah.
Semua masuk dan sudah harus jalan di tahun ini,” kata Bupati Beltim, Kamarudin Muten usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan RPJMD 2025-2029 Kabupaten Beltim Tahun 2025 – 2029 di Ruang Gunung Lumut Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Selasa (6/5/25).
Afa, sapan Kamarudin menyatakan khusus untuk Penunggakan Pembayaran BPJS memang tidak bisa ditanggulangi lewat APBD Kabupaten Beltim. Namun penunggakan BPJS akan menggunakan dana Tanggungjawab Sosial Perusahaan/ Corporate Social Responsibility (CSR).
“Yang pembayaran BPJS rutin bisa masuk. Yang tunggakan itu baru kita lewat CSR,” jelas Afa.
Dari tunggakan BPJS sebanyak Rp7,8 milyar sebagin sudah terlunasi. Sisanya, Pemkab Beltim akan meminta untuk dilakukan pemutihan.
Kan tunggakan itu harus bayar 25 bulan. Namun masyarakat Beltim gak usah khawatir, pakai KTP sudah bisa untuk berobat,” ungkap Afa.
Pendataan Warga Untuk Umroh Gratis
Selain itu, untuk program Insentif Umroh Gratis ‘Nyaman Beltim Berkah’ akan segera dimuali di tahun ini. Pemkab Beltim akan mengumrohkan minimal 7 orang perwakilan dari setiap kecamatan.
Saya sedang minta data-data warga yang akan kita umrohkan. Oktober 2025 ini akan segera kita berangkatkan,” tambah Afa.
Khusus untuk program ini, Afa mengatakan tidak ada pembatasan kuota untuk jumlah warga yang diumrohkan. Jumlah calon yang akan diumrohkan akan menyesuaikan keadaan.
Kuotanya tidak ada pembatasan, sesuaikan dengan masyarakat yang membutuhkan. Walau nanti ada dua hingga tiga warga per kecamatan kita upayakan,” ujar Afa. (Tomy)
